Pendidikan Tatap Muka Pasca Covid 19, Persiapan Sekolah dan Ketentuannya

Pandemi Covid 19 telah berlangsung selama satu tahun lebih yang secara langsung berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Peserta didik dipaksa untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh karena darurat kesehatan yang terjadi. Dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran jarak, sekolah dan peserta didik berupaya untuk beradaptasi dengan situasi yang demikian. Setelah satu tahun lebih kegiatan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, pemerintah merencanakan untuk melakukan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dibuka secara terbatas dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2021. Tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan secara mendalam oleh pemerintah dengan memperhatikan antisipasi dan resiko yang timbul dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka tahun ajaran baru nanti. Upaya pemerintah dalam mempersiapkan PTM adalah dengan memberikan vaksin kepada target 5,5 Juta guru-guru sebelum tahun ajaran baru sehingga diharapkan pada bulan Juli tahun ajaran baru sekolah sudah siap dalam menyelenggarakan tatap muka (Kemdikbud: 2021). Namun demikian, pihak sekolah perlu mempersiapkan segala kebutuhan dalam menyelenggarakan PTM agar sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi setelah proses vaksinasi telah lengkap maka sekolah wajib memberikan opsi layanan tatap muka terbatasdengan maksimal 50% dari jumlah siswa (Makarim: 2021).  Dalam SKB tersebut terdapat ketentuan-ketentuanyang wajib dipenuhi oleh penyelenggara PTM yakni:

  1. Mendapatkan Ijin dari pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud adalah pemda/kanwil/kantor kemenang dan perwakilan sekolah lewat komite sekolah yang memberikan kewenangan atas penyelenggaraan PTM. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi sekolah untuk membuka kelas terbatas maka hal tersebut merupakan kewenangan pihak ketiga dan dapat kembali dibuka jika telah memungkinkan. Fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi pihak ketiga terhadap tingkat keamanan kesehatan covid 19 di wilayah masing-masing.

2. Sekolah memenuhi beberapa daftar periksa

Sekolah wajib memenuhi beberapa daftar periksa berikut dalam penyelenggaraan PTM yakni menerapkan protocol kesehatan ketat seperti wajib masker, tersedia sarana sanitasi dan kebersihan, memiliki thermogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol, memiliki akses transportasi yang aman.

3. Dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan

Penyelenggaraan PTM memerlukan dukungan dari seluruh pihak terkait untuk melaksanakan SKB Empat Menteri dengan baik yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, satgas, masyarakat sipil, sekolah dan orang tua. Peranan yang dibutuhkan adalah dengan mengevaluasi dan memonitoring kegiatan belajar tatap muka untuk menjaga keberlangsungan kegiatan PTM agar berjalan dengan sukses.

4. Sekolah menjadi role model bagi siswa

Dengan segala bentuk ketentuan dalam pelaksanaan PTM dalam masa pandemi ini, sekolah menjadi role model bagi siswa untuk memberikan contoh sikap disiplin dan menumbuhkan sikap waspada terhadap virus covid 19. Kepatuhan sekolah dalam memenuhi aturan menjadi penentu keberhasilan keberlangsungan kegiatan PTM.

5. Mempersiapkan kemampuan literasi digital bagi guru

Persiapan akademik yang matang harus dipersiapkan oleh guru terutama dalam hal literasi digital. Kegiatan pembelajaran diprediksi masih akaan menggunakan metode hybrid atau blended learning sehingga kemampuan literasi digital guru perlu dipersiapkan dengan matang untuk mendukung keberhasilan kegiatan belajar pada masa pandemi.

Kegiatan PTM harapannya dapat segera dilaksanakan agar peserta didik belajar dan berlatih untuk melakukan normal baru dalam pendidikan. Khawatirnya jika tidak terlaksana maka akan menimbulkan lost learning dan resiko psikososial pada peserta didik kita. Selain itu harapan dari seluruh masyarakat adalah terdapat sinergi yang baik antara berbagai pihak yakni pemda, satgas, sekolah, masyarakat dan orang tua untuk sama-sama mematuhi ketentuan pelaksanaan PTM yang berlaku untuk kebaikan bersama.

Penulis : FUTIKA PERMATASARI S.S. , M.Pd