HARAPAN BARU PIDATO MENDIKBUDRISTEK DALAM RANGKA PERINGATAN HARDIKNAS DI TENGAH PROBLEMATIKA ISU LINGKUNGAN

Memperingati hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2021 lalu, telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa terdapat empat upaya perbaikan yang akan dikerjakan. Pertama, perbaikan infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur dan pendanaan serta otonomi pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen.
Dari strategi tersebut setidaknya terdapat poin-poin strategis yang berkaitan dengan penguatan peran pendidikan sebagai sarana transformasi peradaban menuju peradaban Indonesia yang lebih bermakna. Definisi kebermaknaan pendidikan dipahami dengan adanya kontribusi pendidikan dalam melahirkan generasi-generasi baru penerus bangsa yang mampu berkontribusi pada peradaban manusia serta lingkungannya.
Belum lama peringatan hari bumi tanggal 22 April lalu menjadikan momentum peringatan problematika yang berkorelasi pada isu global di hari pendidikan nasional. Isu lingkungan menjadi isu yang perlu diangkat menjad kajian besar dalam pendidikan. Mengapa? Data yang dipaparkan oleh BNPB, setidaknya telah tercatat 372 kejadian bencana alam sejak awal tahun 2021. Terdiri dari 227 kejadian banjir, 66 kejadian putting beliung, 60 kejadian longsor, 7 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian kebakaran dan lahan. Kesemuanya adalah indikasi bencana yang banyak menelan korban jiwa, kerugian serta ancaman krisis ekologi bila tidak disikapi di masa yang akan datang.
Apakah hal tersebut tidak bersangkut pautan dengan pendidikan? tentu berkaitan erat. Lalu bagaimana strategi Pendidikan yang telah disampaikan oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbudristek? Pertama, perbaikan infrastruktur dan teknologi. Pada masa pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai di tahun ini, persoalan infrastruktur dan teknologi dalam metode pembelajaran daring menjadi kendala transfer of knowledge. Optimalisasi pembangunan warga negara berwawasan lingkungan (ecological citizenship) perlu didukung oleh lembaga satuan pendidikan melalui penguatan kurikulum pendidikan dengan kajian-kajian kritis terhadap isu lingkungan.
Bagaimana peserta didik di kawasan terdalam, terbelakang dan terluar bisa mendapatkan akses pendidikan di tengah minimnya infrastruktur dan teknologi pada masa pandemi? Tentu pemerataan infrastruktur dan teknologi untuk menunjang peningkatan mutu generasi bangsa sangatlah mendesak. Melalui pemerataan akses infrastruktur teknologi diharapkan pembelajaran dan kajian-kajian kritis, kepedulian serta inovasi tentang isu lingkungan bisa terbangun dan terselenggara dengan baik secara daring.
Kedua, perbaikan kepemimpinan, masyarakat dan budaya. Pada abad ini pesatnya inovasi kecanggihan teknologi belum berjalan selaras dengan upaya pemerintah dan perilaku masyarakat yang tanpa sadar sedang membangun kebiasaan-kebiasaan diskriminatif terhadap lingkungan. Seperti banyaknya perilaku perilaku konsumtif tmasyarakat terhadap penggunaan bahan dasar plastik non organik sehingga memunculkan bencana mikro plastik yang mencemari perairan.
Dibutuhkan kepemimpinan transformatif yang memperhatikan keseimbangan investasi pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam dan masyarakat melek literasi lingkungan. Kolaboarasi dua peran antara kepemimpinan transformatif dan masyarakat melek literasi lingkungan diharapkan mampu menciptakan transformasi budaya baru yang kondusif bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Ketiga, perbaikan kurikulum di perguruan tinggi. Kajian ecological citizenship pada buku pedoman ajar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tingi sebagai mata kuliah dasar umum belum mendapatkan ruang lingkup kajian. Hal tersebut terbukti belum tersedianya fokus kajian lingkungan dalam bab pembahasan buku pedoman ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun kajian ecoliteracy menjadi terintegrasi pada bab lainnya tentu ini menjadi tidak sesuai dengan problematika lingkungan yang justru menjadi isu utama bencana hingga masa yang akan datang. Maka diperlukan ruang lingkup kajian kewarganegaraan ekologis menjadi bab tersendiri dalam buku ajar PKn di perguruan tinggi.
Berkenaan dengan kebijakan program Kampus Merdeka: Merdeka Belajar yang telah menjadi kebijakan nasional pendidikan, perlu menjadi konsen utama bagi para pimpinan perguruan tinggi dan dosen Pendidikan kewarganegaran dalam menyusun kebijakan pendidikan. Melalui program merdeka belajar optimalisasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kompetensi kewarganegaraan ekologis bisa berjalan dengan efektif melalui penyelenggaraan project citizen dengan tema ecoliteracy yang bisa dimulai dari isu lingkungan sekitar mahasiswa.
Besar harapan saya sebagai dosen Pendidikan Kewarganegaraan langkah-langkah strategis Mendikbudristek tersebut bisa segera diimplementasikan secara masif, sistematik dan didukung oleh seluruh pemangku kebijakan strategis di bidang politik dan pendidikan di masing-masing daerah. Terutama di daerah-daerah yang rawan telah terjadi bencana. Terjadinya bencana di banyak daerah seharusnya kejadian bencana menjadi cerminan instropeksi bersama baik pemimpin dan masyarakat untuk segera mengambil tindakan preventif. Salah satu tindakan preventif adalah melalui Pendidikan. Karena Pendidikan adalah investasi human capital dalam membangun transformasi budaya yang mendukung keberlanjutan bumi serta seisinya.

 

Oleh : Harry Sugara, M.Pd (harry@kahuripan.ac.id)
           Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Kahuripan Kediri