Polemik Pancasila dalam PP No. 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021. Lahirnya PP ini adalah untuk merevisi kebijakan sebelumnya, yakni PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 19 Tahun 2005. Mengingat perlu adanya pembaruan dan konstekstualisasi atas aturan baru yang menyesuaikan perkembangan kebijakan pendidikan Kemendikbud selama ini. Akan tetapi terdapat persoalan dalam PP terbaru ini, salah satunya yakni hilangnya mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi.

Jika merujuk pada Pasal 35 dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dikatakan dengan jelas bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam Pasal 40 Ayat (3) PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tertulis, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tidak tercantumnya mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 mengundang protes di berbagai kalangan. Kebijakan yang tertuang dalam PP ini dinilai tidak sejalan dengan misi dan komitmen pemerintah selama ini yang akan melakukan penguatan Pendidikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting untuk diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Mengingat saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan maha berat terkait serbuan ideologi transnasional seperti komunisme, ekstremisme agama dengan cita-cita khilafahnya dan liberalisme dengan individualisme dan juga pasar bebasnya. Namun dengan menghapus Pendidikan Pancasila dalam standar kurikulum sebagai mata kuliah wajib menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penyebabnya. Tetapi dengan tidak disebutkannya Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada jenjang pendidikan tinggi dalam standar kurikulum pendidikan memberikan petunjuk tentang tiadanya penghargaan atas pengertian penting sejarah Pancasila bagi pembentukan identitas, dan cara hidup bersama yang terbaik sebagai warga negara.

Sepertinya, pembahasan dan penerbitan PP Nomor 57 Tahun 2021 ini tidak dilakukan secara cermat, teliti, dan meminta masukan dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Secara yuridis PP ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai norma hukum diatasnya secara nyata. Pada proses penyusunan regulasi Standar Nasional Pendidikan, seharusnya penyusun regulasi menggunakan dasar dalam UU Pendidikan Tinggi sehingga ada konsistensi norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi. Di samping itu, keberadaan PP tentang Standar Nasional Pendidikan seharusnya dapat menjadi pengisi kekosongan hukum di UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang belum mengatur kewajiban mata kuliah Pancasila.

Dengan asas hukum peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang terdahulu maka hadirnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang lebih baru dibandingkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seharusnya dijadikan pedoman saat penyusunan PP No. 57 Tahun 2021, yakni dengan cara memasukkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib sambil menunggu dilakukannya perubahan atau revisi UU Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mengatasi polemik ini, maka sebagai bahan rekomendasi dan tindak lanjut untuk  membatalkan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan atau merevisi Pasal 40 muatan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan serta melakukan judicial review terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penulis: Fitri Mutmainnah, S.Pd., M.Pd.